Makalah Pangan Dan Gizi

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sekitar 37,3 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, separo dari total rumah tangga mengonsumsi makanan kurang dari kebutuhan sehari-hari, lima juta balita berstatus gizi kurang, dan lebih dari 100 juta penduduk berisiko terhadap berbagai masalah kurang gizi.

Itulah sebagian gambaran tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh untuk diatasi. Apalagi Indonesia sudah terikat dengan kesepakatan global untuk mencapai Millennium Development Goals (MDG's) dengan mengurangi jumlah penduduk yang miskin dan kelaparan serta menurunkan angka kematian balita menjadi tinggal separo dari keadaan pada tahun 2000.

Perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia terbukti sangat menentukan kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu negara-bangsa. Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang sangat esensial adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang bergizi.

I.2 Tujuan

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kadar ataupun tingkat pangan yang dapat mempengaruhi gizi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Permintaan pangan yang tumbuh lebih cepat dari produksinya akan terus berlanjut. Akibatnya, akan terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan produksi pangan domestik yang makin lebar. Penyebab utama kesenjangan itu adalah adanya pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi, yaitu 1,49 persen per tahun, dengan jumlah besar dan penyebaran yang tidak merata.

Dampak lain dari masalah kependudukan ini adalah meningkatnya kompetisi pemanfaatan sumber daya lahan dan air disertai dengan penurunan kualitas sumber daya tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kapasitas produksi pangan nasional dapat terhambat pertumbuhannya.

Rendahnya konsumsi pangan atau tidak seimbangnya gizi makanan yang dikonsumsi mengakibatkan terganggunya pertumbuhan organ dan jaringan tubuh, lemahnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, serta menurunnya aktivitas dan produktivitas kerja.

Pada bayi dan anak balita, kekurangan gizi dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan spiritual. Bahkan pada bayi, gangguan tersebut dapat bersifat permanen dan sangat sulit untuk diperbaiki. Kekurangan gizi pada bayi dan balita, dengan demikian, akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu pangan dengan jumlah dan mutu yang memadai harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh semua orang pada setiap saat. Bahasan tersebut menggambarkan betapa eratnya kaitan antara gizi masyarakat dan pembangunan pertanian. Keterkaitan tersebut secara lebih jelas dirumuskan dalam pengertian ketahanan pangan (food security) yaitu tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dan dapat dijangkau oleh semua orang untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Masalah gizi adalah gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhannya akan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Masalah gizi yang dalam bahasa Inggris disebut malnutrition, dibagi dalam dua kelompok yaitu masalah gizi-kurang (under nutrition) dan masalah gizi-lebih (over nutrition), baik berupa masalah gizi-makro ataupun gizi-mikro.

Gangguan kesehatan akibat masalah gizi-makro dapat berbentuk status gizi buruk, gizi kurang, atau gizi lebih. Sedang gangguan kesehatan akibat masalah gizi mikro hanya dikenal sebutan dalam bentuk gizi kurang zat gizi mikro tertentu, seperti kurang zat besi, kurang zat yodium, dan kurang vitamin A.

Masalah gizi makro, terutama masalah kurang energi dan protein (KEP), telah mendominasi perhatian para pakar gizi selama puluhan tahun. Pada tahun 1980-an data dari lapangan di banyak negara menunjukkan bahwa masalah gizi utama bukan kurang protein, tetapi lebih banyak karena kurang energi atau kombinasi kurang energi dan protein. Bayi sampai anak berusia lima tahun, yang lazim disebut balita, dalam ilmu gizi dikelompokkan sebagai golongan penduduk yang rawan terhadap kekurangan gizi termasuk KEP.

Berdasarkan data Susenas, prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita telah berhasil diturunkan dari 35,57 persen tahun 1992 menjadi 24,66 persen pada tahun 2000.

Namun, terdapat kecenderung peningkatan kembali prevalensi pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, jika melihat pertumbuhan jumlah penduduk dan proporsi balita pada dari tahun ke tahun, sebenarnya jumiah balita penderita gizi buruk dan kurang cenderung meningkat.

Kronisnya masalah gizi buruk dan kurang pada balita di Indonesia ditunjukkan pula dengan tingginya prevalensi anak balita yang pendek (stunting <-2 SD). Masih sekitar 30-40 persen anak balita di Indonesia diklasifikasikan pendek. Tingginya prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita, berdampak juga pada gangguan pertumbuhan pada anak usia baru masuk sekolah. Pada tahun 1994 prevalensi gizi kurang menurut tinggi badan anak usia 6-9 tahun adalah 39,8 persen dan hanya berkurang sebanyak 3,7 persen, yaitu menjadi 36,1 persen pada tahun 1999. Masalah gizi lainnya yang cukup penting adalah masalah gizi mikro, terutama untuk kurang vitamin A, kurang yodium, dan kurang zat besi. Meskipun berdasarkan hasil survei nasional tahun 1992 Indonesia dinyatakan telah bebas dari xerophthalmia, masih 50 persen dari balita mempunyai serum retinol.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Utama Masalah Gizi

Terdapat dua faktor yang terkait langsung dengan masalah gizi khususnya gizi buruk atau kurang, yaitu intake zat gizi yang bersumber dari makanan dan infeksi penyakit . Kedua faktor yang saling mempengaruhi tersebut terkait dengan berbagai fakto penyebab tidak langsung yaitu ketahanan dan keamanan pangan, perilaku gizi, kesehatan badan dan sanitasi lingkungan.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama upaya peningkatan status gizi masyarakat yang paling erat kaitannya dengan pembangunan pertanian. Situasi produksi pangan dalam negeri serta ekspor dan impor pangan akan menentukan ketersediaan pangan yang selanjutnya akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di tingkat wilayah. Sementara ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga, akan ditentukan pula oleh daya daya beli masyarakat terhadap pangan

ketahanan pangan sebagai isu penting dalam pembangunan pertanian menuntut kemampuan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pangan yang diperlukan secara sustainable (ketersediaan pangan) dan juga menuntut kondisi yang memudahkan masyarakat memperolehnya dengan harga yang terjangkau khususnya bagi masyarakat lapisan bawah (sesuai daya beli masyarakat).

Menyeimbangkan antara ketersediaan pangan dan sesuai dengan daya beli masyarakat dengan meminimalkan ketergantungan akan impor menjadi hal yang cukup sulit dilaksanakan saat ini. Pada kenyataannya, beberapa produk pangan penting seperti beras dan gula, produksi dalam negeri dirasa masih kalah dengan produk impor karena tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat kita.

Kebijakan yang ada pun tidak memberi kondisi yang kondusif bagi petani sebagai produsen, untuk dapat meningkatkan produktivitasnya maupun mengembangkan diversifikasi pertanian guna mengembangkan keragaman pangan.

Perkembangan Konsumsi Pangan

Intake zat gizi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi seseorang merupakan salah satu penyebab langsung dari timbulnya masalah gizi. Rata-rata konsumsi energi penduduk Indonesia tahun 2002 adalah sekitar 202 kkal/kap/hari yang berarti sekitar 90.4 persen dari kecukupan yang dianjurkan. Sementara rata-rata konsumsi protein sekitar 54,4 telah melebih kecukupan protein yang dianjurkan baru mencapai 90,4 persendari kecukupan gizi yang dianjurkan sebesar 2200 kkal/hari.

Selain masih rendahnya tingkat konsumsi energi, data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan penduduk belum memenuhi kaidah gizi baik dari segi kualitas maupun keragamannnya, dimana masih terjadi:

(1) kelebihan padi-padian;

(2) sangat kekurangan pangan hewani; dan

(3) kurang umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta gula. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan konsumsi pangan penduduk pada padi-padian terutama beras.

BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dan pembahasan diatas adalah sebagaii berikut :

1. Kekurangan pangan dapat mempengaruhi kadar gizi suatu daerah seperti halnya gizi buruk, busung lapar dan lain – lain,

Makalah Tentang MIE

BAB I

PENDAHULUAN

Ekonomi kesehatan memegang peranan yang sangat strategis dalam era pelayananan kesehatan yang harus terkendali mutu dan biayanya (managed care). Dalam bidang pembiayaan kesehatan disiplin ekonomi sebagai sebuah ilmu terapan dapat digunakan sebagai dasar alokasi sumberdaya kesehatan yang semakin terbatas. Dengan keterbatasan sumberdaya kesehatan ini maka tidak semua anggaran dapat dialokasikan ke semua sektor sebagaimana yang diharapkan.

ALASAN MEMPELAJARI ILMU EKONOMI KESEHATAN

1. KEPENTINGAN EKONOMIS:

Dalam menentukan apa yang akan diadakan untuk suatu negara perlu dikaji sisi ekonominya secara baik.

2. PASAR YANKES (HEALTH MARKET)

Mekanisme pasar untuk jasa kesehatan jauh berbeda dengan mekanisme pasar lainnya. Konsumen yankes agak sulit menentukan pilihan atau mengukur apakah produk yang dibayarkan atau dibeli itu memang benar-benar diperlukan, apakah pemeriksaan dengan alat tertentu memang benar-benar diperlukan dll.

Reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia mengarah pada sistem jaminan kesehatan berbasis asuransi kesehatan sosial. Pemerintah telah menjalankan sistem jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial terutama untuk masyarakat miskin yang dikenal dengan program Jamkesmas. Di tahun 2014 Pemerintah menargetkan untuk mewujudkan universal coverage dalam sistem jaminan kesehatan yang tentu menuntut integrasi dan partisipasi pusat dan daerah dalam pembiayaannya. Sistem jaminan kesehatan sosial harus dapat memenuhi ekuitas dan keadilan sosial dalam kaitannya dengan orang miskin dan non miskin. Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis moneter yang pada saat ini telah berkembang menjadi krisis ekonomi serta pelbagai krisis lainnya yang berpengaruh pada berbagai aspek hidup dan kehidupan bangsa.

Tercatat sebagai krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut, yang penyebab pertamanya tidak lain adalah karena terpuruknya tukar rupiah terhadap dollar. Tidak kurang sekitar 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.

Berikut ini disampaikan uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut terhadap kesehatan masyarakat serta terhadap kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia serta kemungkinan penyesuaian kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang.

Uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi terhadap kesehatan masyarakat lebih diutamakan pada status gizi serta perilaku kesehatan masyarakat. Sedangkan uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi terhadap kinerja pelayanan kesehatan masyarakat lebih dititik beratkan pada kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bidan di Desa (BOO) serta terhadap kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

BAB II

PEMBAHASAN

EKONOMI KESEHATAN

II.1       Pengertian  Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu untuk membuat pilihan. Sumber daya di alam terbatas, sedang keinginan (wants) manusia tidak terbatas. Demikian juga jumlah dokter, perawat, obat-obatan, tempat tidur untuk perawatan inap, terbatas, sedang permintaan (demand) berbagai sumber daya di sector kesehatan meningkat. Karena itu sumber daya kesehatan harus digunakan dengan efisien dan berkeadilan (equitable).

Sebagai sains, ekonomi dibagi dua bagian: ekonomi positif dan normatif. Ekonomi positif mempelajari pengguanaan dan alokasi sumber daya yang efisien.Ekonomi positif mempelajari bagaimana pasar bekerja dan bagaimana intervensi akan mempengaruhi hasil. Ekonomi normative mempelajari penggunaan dan alokasi sumber daya yang keadilan (equity). Ekonomi normativemempelajari apa yang seharusnya diproduksi, sumberdaya apa yang seharusnya digunakan dan bagaimana mendistribusikan barang.

II.2      Kelangkaan

Ilmu ekonomi timbul berdasarkan gagasan bahwa kegiatan manusia dilakukan di dunia dengan sumber daya yang terbatas (scarcity). Pelayanan kesehatan (health care) dapat dipandang merupakan sebuah proses yang menggunakan sejumlah input untuk menghasilkan output.

Input tersebut (disebut “faktor produksi”) dibagi menjadi 4 kategori:

1.  Lahan (land) – sumber daya fisik. Sebagai contoh, gedung dan tanah Puskesmas, RS.

2.  Modal (capital) – sumber daya yang diciptakan oleh manusia untuk membantu produksi,  misalnya peralatan. Sebagai contoh, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bahan habis pakai, kendaraan.

3. Pekerja (labour) – sumber daya manusia dalam arti orang sebagai pekerja. Sebagai contoh, dokter, perawat, bidan, paramedis, tenaga administrasi.

4.  Perusahaan – sumber daya manusia untuk mengorganisasi ketiga faktor untuk memproduksi barang dan pelayanan.

       

Dalam ekonomi, kelangkaan disebabkan ketersediaan sumber daya terbatas, sedang keinginan (want) untuk menggunakan sumber daya itu tidak terbatas. Jika sebuah sumberdaya digunakan untuk suatu pilihan, maka

II.3      EKONOMI KESEHATAN

Terdapat banyak definisi ekonomi kesehatan. Salah satunya mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai ilmu yang mempelajari suplai dan demand sumber daya pelayanan kesehatan dan dampak sumber daya pelayanan kesehatan terhadap populasi. Tentu saja definisi hanya merepresentasikan sebagian kecil topik yang dipelajari dalam ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan perlu dipelajari, karena terdapat hubungan antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi, dan sebaliknya ekonomi mempengaruhi kesehatan. Sebagai contoh:

1. Kesehatan yang buruk seorang menyebabkan biaya bagi orang tersebut karena menurunnya kemampuan untuk menikmati hidup, memperoleh penghasilan, atau bekerja dengan efektif. Kesehatan yang lebih baik memungkinkan seorang untuk memenuhi hidup yang lebih produktif.

2. Kesehatan yang buruk individu dapat memberikan dampak dan ancaman bagi orang lain. Sebagai contoh: Seorang yang terinfeksi penyakit infeksi dapat menular ke orang lain. Misalnya, AIDS

3. Kepala rumah tangga pencari nafkah yang tidak sehat atau sakit akan menyebabkan penurunan pendapatan keluarga, makanan dan perumahan yang buruk bagi keluarga. Anggota keluarga yang harus membantu merawat anggota keluarga yang sakit akan kehilangan waktu untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan

4. Pekerja yang memiliki kesehatan buruk akan mengalami menurunan produktivitas

Jadi pelayanan kesehatan yang lebih baik akan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat keseluruhan jika membawa kesehatan yang lebih baik. Status kesehatan penduduk yang baik meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

II.4      NEED, DEMAND, DAN WANT

·        Need (kebutuhan) adalah kuantitas barang atau pelayanan yang disecara objektif dipandang terbaik untuk digunakan memperbaiki kondisi kesehatan pasien. Need biasanya ditentukan oleh dokter, tetapi kualitas pertimbangan dokter tergantung pendidikan, peralatan, dan kompetensi dokter.

·        Demand (permintaan) adalah barang atau pelayanan yang sesungguhnya dibeli oleh pasien. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh pendapat medis dari dokter, dan juga faktor lain seperti pendapatan dan harga obat. Demand berbeda dengan need dan want. Wants (keinginan) adalah barang atau pelayanaan yang diinginkan pasien karena dianggap terbaik bagi mereka (misalnya, obat yang bekerja cepat). Wants bisa sama atau berbeda dengan need (kebutuhan)

        

            Pembedaan itu penting karena tujuannya adalah memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan orang, dengan cara memperbaiki keputusan dokter, dan mendekatkan keinginan dan permintaan sedekat mungkin dengan kebutuhan, melalui pendidikaan kesehatan, dan sebagainya.

II.5      DEMAND DAN SUPPLY

Demand (permintaan) adalah apa yang diminta orang. Penyediaan (supply) adalah apa yang disediakan. Salah satu prinsip ekonomi menyatakan, pada pasar sempurna (perfect market), demand dan supply ditentukan secara independen. Artinya, produsen menentukan supply, konsumen menentukan demand. Harga barang naik atau turun hingga jumlah yang disuplai sama dengan jumlah yang diminta, yaitu tercapainya ekuilbrium.

Prinsip dasar ekonomi lainnya menyatakan, demand akan sama dengan supply pada pasar sempurna. Meskipun demand dan supply kesehatan dan pelayanan kesehatan tidak mengikuti pasar sempurna, tetapi beberapa aspek supply dan demand tetap berlaku.

Demand terhadap pelayanan kesehatan dapat dihitung berdasarkan:

·        Bed occupancy

·        Jumlah kunjungan rawat jalan

·        Jumlah tes diagnostic, dan sebagainya

Menurut teori ekonomi, demand ditentukan oleh beberapa factor yaitu harga (tarif), pendapatan, kesukaan (preferensi), dan barang alternatif.

·        Harga.

Makin tinggi harga, makin menurun demand pelayanan kesehatan

·        Pendapatan individu.

Makin rendah pendapatan, makin menurun demand pelayanan kesehatan 

·        Harga dan ketersediaan komplemen dan substitusi – Harga barang substitusi (penggani) yang menurun akan menurunkan demand suatu barang. Harga barang kompementer (pelengkap) yang menurun akan mmeningkatkan demand suatu barang.

II.6      KARAKTERISTIK PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan kesehatan berbeda dengan barang dan pelayanan ekonomi lainya. Pelayanan kesehatan atau pelayanan medis sangat heterogen, terdiri atas banyak sekali barang dan pelayanan yang  bertujuan memelihara, memperbaiki, memulihkan kesehatan fissik dan jiwa seorang. Karena sifat yang sangaat heterogen, pelayaanan kesehatan sulit diukur secara kuantitatif. Beberapa karakteristik khusus pelayanan kesehatan sebagai berikut (Santerre dan Neun, 2000):

1.      Intangibility.

Tidak seperti mobil atau makanan, pelayanan kesehatan tidak bisa dinilai oleh panca indera. Konsumen (pasien) tidak bisa melihat, mendengar, membau, merasakan, mengecap pelayanan kesehatan.

2.      Inseparability.

Produksi dan konsumsi pelayanan kesehatan terjadi secara simultan(bersama). Makanan bisa dibuat dulu, untuk dikonsumsi kemudian. Tindakan operatif yang dilakukan dokter bedah pada saat yang sama digunakan oleh pasien.

3.      Inventory.

Pelayanan kesehataan tidak bisa disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan oleh pasien nantinya.

4.      Inkonsistensi.

Komposisi dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima pasien dari dari seorang dokter dari waktu ke waktu, maupun pelayanan kesehatan yang digunakan antar pasien, bervariasi. Jadi pelayanaan kesehatan sulit diukur secara kuantitatif. Biasanya pelayanan kesehatan diukur berdasarkan ketersediaaan (jumlah dokter atau tempat tidur rumah sakit per 1,000 penduduk) atau penggunaan (jumlah konsultasi atau pembedahan per kapita).

II.7      EFISIENSI

           

-          Efisiensi produktif.

Sebuah puskesmas atau RS mencapai efisiensi produktif jika memproduksi kuantitats output dengan kuantitas input seminimal mungkin, atau memproduksi semaksmimal mungkin kuaantitas output dengan kuantiats input yang tersedia (Clewer dan Perkins, 1998). Pada setting Puskesmas, output tersebut misalnya “jumlah pasien yang diobati”

-          Efisiensi teknis.

Sebuah puskesmas atau RS mencapai efisiensi teknis jika memproduksi kuantitas output dengan kombinasi biaya seminimal mungkin, atau memproduksi semaksimal mungkin kuantitas output dengan biaya yang tersedia (Clewer dan Perkins, 1998).

-          Efisiensi alokatif.

Efisiensi alokatif terjadi jika, dengan distribusi pendapatan yang ada di masyarakat, tidak mungkin merealokasikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan seorang (dalam arti kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang) tanpa menyebabkan kesejahteraan paling tidak seorang lainnya menjadi lebih buruk. Efisiensi alokatif terjadi jika input maupun output digunakan sebaik mungkin dalam ekonomi sehingga tidak mungkin lagi diperoleh perbaikan kesejahteraan.

II.8      KEADILAN (EQUITY)

Keadilan (equity) tidak sama dengan kesamaan (equality). Untuk bisa adil tidak harus semua mendapatkan porsi yang sama.

1. Horizontal equity. “Equal treatment for equaal need/ condition”

2. Vertical equity. “Unequal treatment for unequal need/ condition”, dan “Health financing based on ability to pay”.

II.9      PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Uang yang dibayarkan untuk pelayanan kesehatan dapat dibayarkan dalam empat cara:

-          Out-of Pocket Payment (OOP).

Dengan cara ini pasien membayar langsung kepada dokter atau pemberi pelayanan kesehatan lainnya untuk pelayanan kesehatan yang sudah diterima.

Aspek positif metode ini, pasien menjadi lebih menghargai nilai ekonomi dari pelayanan kesehatan yang diterima sehingga menghindari penggunaan pelayanan kesehatan secara berlebihan.

Aspek negatifnya, pasien dan keluarga akan sangat rentan untuk mengalami pengeluaran bencana (catastrophic expenditure) karena harus membayar biaya kesehatan yang mahal pada suatu saat ketika sakit, sehingga bisa menyebabkan pasien dan keluarganya jatuh miskin.

-          Pajak (Taxation).

Pemerintah Inggris menarik pajak umum (general taxatin) dari warga yang antara lain digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh NHS (National Health Services).

Pemerintah Indonesia juga menarik pajak umum. Pemerintah membayar sebagian dari biaya pelayanan kesehatan pasien yang diberikan pada fasilitas kesehatan pemerintah, misalnya Puskesmas dan RS pemerintah pusat maupun daerah. Pasien harus membayar sebagian dari pelayanan kesehatan yang digunakan, disebut user fee (user charge). Di Indonesia terdapat skema Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang membebaskan semua biaya pelayanan kesehatan di tingkat primer maupun sekunder yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

-          Asuransi (Insurance).

Sistem asuransi menarik premi yang dibayarkan oleh individu-individu peserta asuransi. Beberapa negara mengoperasikan compulsory payroll tax yang bersifat wajib bagi pekerja untuk membayar asuransi. Masalah yang jelas dari sistem wajib adalah membebankan biaya pelayanan kesehatan kepada angkatan kerja sehingga dapat memperburuk ekonomi umum.

Asuransi kesehatan bisa diambil oleh masing-masing individu atau pekerja (seperti di AS), sehingga menyebabkan sebagian penduduk tidak terasuransi, atau diselenggalarakan melaui skema nasional untuk semua penduduk (misalnya, Kanada, Belanda). Sebagian besar negara menggunakan campuran dari metode-metode di atas. Sebagai contoh, di Indonesia pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan primer dan di Puskesmas dan sekunder di RS pemerintah, tetapi membiayai hanya sebagian pelayanan kesehatan itu. Sebagian warga membeli asuransi kesehatan swasta, baik secara individual atau melalui perusahaan tempat bekerja, sebagian besar warga tidak terasuransi.

Di Inggris, NHS membiayai semua pelayanan kesehatan, tetapi sebagian warga membeli asuransi swasta. AS didominasi oleh asuransi swasta, tetapi terdapat sistem yang didanai pemerintah untuk warga miskin (Medicaid) dan usia lanjut (Medicare), dan juga veteran Angkatan Bersenjata AS (Veterans Administration, disingkat VA).

-          Medical Saving Account.

Medical Saving Account (MSA, personal savings account) mengharuskan warga menabung uang untuk membiayai pelayanan keshatannya sendiri. Sejauh ini hanya Singapore yang menggunakan sistem ini. Sistem ini memproteksi generasi berikutnya dari biaya-biaya akibat generasi kini.

Daftar Pustaka

http://www.kesehatanmasyarakat.com/2010/02/ekonomi-kesehatan-1st-meeting-of.html

http://episentrum.com/search/pengertian%20ekonomi%20kesehatan

http://adelinecalonperawat.blogspot.com/2008/12/manajemen-kesehatan-ilmu-ekonomi.html

FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA

FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA 
1. Perekrutan dan Penerimaan (Recruiting and Hiring). SDM membantu menerima  

    pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir  

    dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasehati

    manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai.
2. Pendidikan dan Pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat  

    mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk

    meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai.
3. Manajemen Data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan

    memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai.
4. Penghentian dan Admistrasi Tunjangan. Selama seseorang diperkerjakan oleh

    perusahaan mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM mengurus

    program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak.